Antara Pendidikan dan Pemerintah

Indonesia adalah Negara yang kaya akan SDA. Hal itu tidak hanya diakui oleh segelintir orang, tetapi seluruh dunia pun mengakuinnya. Meskipun demikian, keberadaan SDA tersebut haruslah dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan bukan dengan mengeruk sampai habis. Dan yang diharapkan tentu saja SDM negeri ini. Untuk memperoleh SDM berkualitas untuk mengelola asset Negara yang tidak lain adalah milik umat ini maka satu-satunya jalan adalah dengan pendidikan.

Bagi masyarakat, adalah sulit untuk menghubungkan antara pendidikan dan pemerintah. Masyarakat umumnya menilai bahwa pendidikan hanya berkaitan erat dengan guru serta elemen persekolahan. Jika dirunut lebih cermat, segala peraturan pendidikan yang ada bersumber dari kebijakan pemerintah. Keputusan mengenai standar kelulusan tahun ini yang begitu menakutkan bagi siswa adalah contoh betapa pemerintah memegang tampuk utama setiap permasalahan kebijakan yang ada dalam proses pendidikan sekaligus contoh nyata tidak dianggapnya atau tidak diperhatikannya pendapat guru sebagai pendidik.

Terlepas dari kedudukan guru yang hanya dijadikan sebagai pelaksana pendidikan, terkadang masih banyak guru yang menganggap bahwa pendidikan itu tidak boleh dikaitkan dengan pemerintah. Hal itu sungguh salah besar. Secara harfiah, pendidikan merupakan satu-satunya cara untuk menjaga dan melestarikan pengetahuan yang dimiliki agar tetap membekas dihati anak-anak bangsa, dimana anak tersebut tidak lain yang akan mewarisi dan meneruskan roda perjuangan bangsa. Dari pengertian itu saja, dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak boleh lepas tangan dalam melakukan pantauan di bidang pendidikan.

Beberapa dekade telah berlalu. Pendidikan di Indonesia yang sekarang ini lebih identik sebagai ajang bisnis. Ibarat pasar, begitu ramai barang dijajakan tetapi sangat menyedihkan melihat kondisi rakyat yang tak mampu membeli kebutuhan tersebut. Orang miskin dilarang sekolah. Begitulah gambaran masyarakat yang umum yang bertebaran setiap elemen. Dan kebobrokan pendidikan telah memberikan dampak yang langsung. Yaitu semakin bertambah beban orang tua dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

Bagi orang tua yang tidak mau menyerah pada keadaan, segala usaha akan dilakukan  untuk mencukupi biaya yang harus dibayar untuk memenuhi keberlangsungan  pendidikan yang dienyam anaknya. Berlainan dengan orang tua yang merasa tak mampu untuk membiayai sekolah anaknya. Dengan beban yang sangat, para orang tua tersebut memaksa anaknya untuk mengubur dalam-dalam impiannya. Sungguh tragis karena hal itu masih berlangsung hingga sekarang.

Sudah banyak solusi yang ditawarkan pemerintah. Namun, solusi tersebut lebih bersifat menutupi masalah untuk sementara waktu, bukan menyelesaikan masalah. Contoh, kebijakan pemerintah dalam menaikkan standar kelulusan dalam UN. Diakui atau tidak, bukannya peningkatan kualitas SDM yang didapat, justru moral siswa semakin hancur. Para siswa yang terlalu takut mengahadapi UN, rela melakukan segala cara agar dirinya lolos dari UN. Mulai dari membuat contekan, bekerja sama saat ujian hingga membeli kunci jawaban UN. Tidak hanya siswa, guru pun memiliki ketakutan sendiri terhadap kondisi masa depan anak didiknya. Disamping itu, para guru cemas akan status kepegawaian yang dimiliki selalu terancam ketika menjelang UN. Sehingga tak heran jika ada guru yang ikut membuat dan menyebarkan jawaban ujian tersebut. Jikalau demikian, manakah tujuan pendidikan yang menuju ke arah peningkatan moral bangsa.

Akhir-akhir ini, sebagian masyarakat begitu disibukkan terhadap suatu aktifitas yang di dalamnya diharapkan akan terealisasinya suatu harapan. Masyarakat yang sudah mengetahui secara pasti kebobrokan pejabatnya, masih saja menaruh harapan akan adanya perubahan yang lebih baik. Terutama pendidikan. Menjelang Pilkada Lampung, timbul segala macam peristiwa kontroversial. Pemerintah yang dulu tak peduli mengenai perkembangan pendidikan di provinsinya semakin menjadi tak peduli. Pemerintah hanya sibuk mengurusi urusan golongannya saja. Tanpa menyadari bahwa ia telah melalaikan rakyat yang bertumpu padanya. Sekalipun ada yang memperhatikan, itu pun tak lepas dari faktor n yang muncul. Apalagi kalau bukan faktor KKN ataupun riya’.

Sebagai tempat rakyat berkeluh kesah, seharusnya  pemerintah jeli memikirkan masalah pendidikan yang ada di Lampung ini. Menjelang Pilkada ini pun, seharusnya pemerintah semakin menyadari bahwa pendidikan di negeri ini berada dalam kondisi yang membahayakan. Pendidikan yang ada tak lebih dari berbasi uang dan bisnis saja. Dengan kondisi negeri yang miskin SDM ini sudah selayaknya pemerintah concern terhadap peningkatan mutu SDM bangsa. Hal itu dilakukan tidak lain agar bangsa ini siap mengelola SDA yang berlimpah ruah di negeri ini dengan mandiri.

Pemerintah harus segera mencabut akar permasalahan yang ada dalam pendidikan negeri ini, yaitu dengan mengganti secara mutlak sistem pendidikan itu sendiri. Adapun sistem yang dimaksud adalah sistem pendidikan berbasis Islam. Dinamakan demikian karena sistem pendidikan tersebut memiliki acuan dasar yaitu agama Islam yang berupa al-Qur’an dan al-Hadists. Sistem pendidikan ini pernah diterapkan secara utuh pada masa Kekhilafahan, maka dari itu sistem pendidikan ini pun dikenal dengan Sistem Pendidikan Negara Khilafah. Sistem pendidikan ini tidak hanya ditujukan untuk umat Islam saja, tetapi sistem pendidikan ini juga diberikan kepada kaum non-muslim. Bedanya, tidak ada paksaan bagi kaum non-muslim untuk mengikuti aqidah Islam dan melepaskan aqidah mereka.

Sistem pendidikan ini memiliki tujuan yang luhur, yaitu membangun kepribadian Islami (bukan hanya akhlak tetapi juga memiliki pola pikir berdasarkan ideologi Islam) dan mempersiapkan anak bangsa menjadi ahli-ahli  ilmu tertentu yang dapat memajukan bangsa. Dengan begitu, tidaklah perlu untuk mengimpor SDM dari luar negeri. Jika pemerintah benar –benar berkomitmen seperti itu, rasanya tidak sulit untuk melahirkan banyak B.J. Habibie muda di negeri ini. Terlebih lagi jika pemerintah yang dibentuk menetapkan aqidah sebagai point of life,  hal itu menjadi sangat mungkin terealisasikan. Bukankah itu hal yang diinginkan setiap bangsa.

Sebagai mahasiswa yang tidak lain juga menjadi objek pendidikan, adalah keharusan bagi kita untuk ikut mengkritisi stabilitas pendidikan yang sedang berlangsung di daerah Lampung ini. Dan sebagai agent of change kita dituntut mampu menyuarakan kebobrokan pendidikan di negeri ini. Selain itu, mahasiswa pun seharusnya mampu memberikan gambaran yang luas mengenai solusi terhadap kebobrokan sistem pendidikan yang sedang dijalankan ini, karena mahasiswa juga merupakan conceptor bangsa. Karena itu, marilah kita dukung perubahan pendidikan di negeri ini menuju arah yang lebih baik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s